Pengentasan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Ekonomi Kerakyatan Dan Peran Pemerintah Di Kalimantan Tengah

Terkait dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidaklah cukup dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah nasional melalui penekanan pertumbuhan jumlah penduduk, mengurangi kesenjangan/kepadatan jumlah penduduk antar wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Itu cara konvesional yang sejak zaman pemerintahan orde baru dan hingga saat ini belum terlihat hasil yang benar-benar membawa masyarakat di negara ini makmur dan sejahtera. Khususnya di provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ada kebijakan dibidang ekonomi yang nyata dan menyentuh pada akar permasalahan penyebab tingginya angka kemiskinan. Kebijakan yang ditempuh harus melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkualitas serta berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat hingga mampu mengurangi jumlah penganguran sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin di provinsi yang kita cintai ini. Artinya kebijakan ekonomi yang diambil tidak mengisyaratkan bagi pentingnya infrastruktur yang baik.
Saya pernah mengikuti suatu seminar motivasi dari seorang motivator nomor 1 di Indonesia. Beliau mengatakan sukses itu adalah hak saya. Kaya atau miskin itu adalah sebuah ”pilihan”. Artinya kita boleh memilih mau hidup kaya atau miskin. Apa yang menarik dari fenomena kaya dan miskin ini? Ada hal yang bisa dipetik. Yaitu persoalan kemiskinan di Kalimantan Tengah tidak sekedar muncul dan terjadi secara alamiah. Kita perlu ingat potensi dan kekayaan alam di Kalimantan Tengah sangat besar. Kenyataannya kemiskinan yang terjadi adalah akibat persoalan struktural didalam sebuah sistem pemerintah daerah dan ini terjadi sejak awal mulai pemerintahan di kalimantan Tengah dibentuk. Kemiskinan yang merupakan salah satu penyakit sosial ini tidak hanya terjadi semata-mata karena keterbelakangan dan kebodohan masyarakat Kalteng, lebih dari itu struktur dan sistem ekonomi yang dibangun masih sangat jauh dari keinginan untuk memajukan masyarakat, kecuali lebih banyak mengakomodir berbagai kepentingan para elit penguasa.
Saya ingat dengan jelas janji yang disampaikan oleh Gubernur Kalteng Bpk Teras Narang pada saat kampanye pilkada Gubernur lalu. Dimana pemberantasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan peningkatan lapangan pekerjaan akan menjadi prioritas utama beliau apabila menjabat. Namun kenyataannya hingga saat saya ini jumlah pengangguran masih 40% dari jumlah penduduk Kalteng yang hanya 1,3 juta jiwa. Pemerataan pembangunan belum terlihat sama sekali selain pemekaran wilayah menjadi beberapa kabupaten. Apalagi jumlah masyrakat miskin semakin bertambah setelah turunnya harga karet pasca krisis financial global. Padahal mayoritas pendudukan dipedesaan mengandalkan hasil perkebunan karet untuk menopong ekonomi mereka. Upaya keras yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini boleh dikatakan tidak. Hampir 4 tahun ini pemda hanya disibukan dengan pembenahan dibidang birokrasi. Prioritas utama yaitu mengsejahterakan masyarakat Kalteng diabaikan. Belum adanya kebijakan dibidang ekonomi yang nyata dan menyentuh pada akar permasalahan penyebab tingginya angka kemiskinan. Kebijakan tersebut dapat berupa :
1) Birokrasi perijinan untuk investasi padat karya dipermudah lalu kemudian dikeluarkan perda untuk melindungi produksi tersebut agar dapat diserap oleh pasar diwilayah tersebut.
2) Untuk mengantisipasi labilnya fluktuasi harga karet yang dapat merugikan petani perkebunan karet, perlu ada kebijakan untuk membeli karet langsung oleh pemerintah daerah yang kemudian mengolahnya menjadi suatu produk yang kemudian memasarkanya.
3) Membuat kebijakan untuk seluruh lapisan masyarakat Kalteng menggunakan produk produksi lokal.
4) Memberikan kredit usaha yang dijamin pemda dengan syarat yang sangat mudah.

Semua upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di provinsi Kalteng tidak akan bisa terjadi dengan sendirinya atau secara alamiah. Tetapi harus ada upaya nyata dan campur tangan pemda untuk melakukannya. Karena itulah rakyat membayar pajak untuk membayar para birokrat dan pegawai di lingkungan pemda Kalteng.

Salam Indonesia!!!